8 Juli 2009

Politik dan Kesehatan

Sebetulnya dua kata ini dalam upaya kesehatan masyarakat sangatlah penting, namun pada kampanye Pilpres kemarin, dua kata ini merupakan kata yang tersusun jauh dan tidak ada korelasinya. Sebuah bukti menunjukan di dalam setiap kampanye Capres atau cawapres jarang mengungkapkan issu-issu kesehatan sebagai upaya strategis untuk menarik masyarakat, kalaupun ada di dalam setiap kampanyenya hanya menyinggung kurang dari 10%. Sedang yang menjadi panglima issu Kampanye capres/cawapres adalah Ekonomi, pendidikan, hankam dan ketatanegaraan.

Pada satu debat cawapres tentang kesehatan dalam penayangan TV swasta, penilaian debat tersebut: Cawapres hampir semuanya tidak memahami kondisi kesehatan di Negara ini. Justru debat yang sangat menarik dan panas adanya di group milis, yang memperdebatkan posisi Menkes RI, bahakan seolah Capres/cawapres tidak begitu penting karena siapapun Persidennya kalau menkesnya tidak menguasai kondisi kesehatan di Indoneisa maka status kesehatan di Negeri ini tidak akan mengalami kemajuan.Konon menurut diskusi dalam group milis tersebut.

Lalu apa sebetulnya makna dari kedua kata tersebut diatas ? Sejarah menunjukan bahwa aksi kesehatan masyarakat pada hakekatnya adalah ekspresi dari sebuah idiologi politik. Dalam teori kesehatan, determinasi utama penentuan derajat kesehatan bersumber kepada masalah-masalah hulu. Kesehatan sendiri adalah masalah hilir. Derajat kesehatan lebih merupakan dampak dari suatu proses panjang yang dipengaruhi oleh keputusan politik. Keputusan kesehatan masyarakat diambil dari perjuangan kalangan legislative maupun pihak yang memiliki kewenangan memerintah. Contoh pada tahun 2006 di DKI Jakarta tentang larangan memelihara unggas di rumah-rumah penduduk, keputusan ini menjadikan perdebatan yang sangat sulit, yakni ada yang pro dan sebaliknya. Mengingat harus menimbang berbagai hal , baik dampak positif atau negatifnya.

Apa sebetulnya politik kesehatan itu ? Budiardjo (2007) mendefinisikan politik kesehatan adalah "..bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu..." Pada dasarnay politik itu mempelajari tentang Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian atau alokasi sumber daya manusia.
Kekuasaan adalah hal penting dalam politik. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sebuah kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok masyarakat lain. Untuk memenangkan sebuah idea atau kebijakan diperlukan kekuasaan. Kekuasaaan politik adalah seseorang yang dapat memepengaruhi kebijakan umum. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat hendaknya diperjuangkan melalui system dan mekanisme politik

Untuk melakukan pendekatan atau menggunakan saluran politik dalam memenuhi cita-cita mensehatkan masyarakat diperlukan beberapa langkah sistemik. Langkah-langkah tersebut diperlukan pedoman yang disusun berdasarkan teori dan pengalaman. Tekhnik komunikasi politik juga harus di pahami.

Dari uraian tersebut diatas bahwa kesehatan berkaitan erat dengan politik, upaya-upaya kesehatan masyarakat dapat dilakukan apabila ada dukungan politik secara kuat. Dan untuk mendapatkan dukungan politik haruslah memiliki kekuasaan, sehingga dalam tingkatan daerah seorang Kepala dinas kesehatan sangat potensial untuk memajukan daerahnya yang terkait dalam upaya kesehatan. Namun apabila kekuasaan itu lebih dominan tarikannya terhadap kepentingan politik maka upaya kesehatan menjadikan komoditas untuk merebut atau mempertahankan kekuasan, yang pada akhirnya upaya hulu (meningkatkan derajat kesehatan masyarakat) akan terabaikan. Tapi sebaliknya bila seorang Kepala dinas memiliki ketrampilan politik dan komunikasi politik, maka ia akan memiliki kekuatan dalam membanguan upaya-upaya kesehatan masyarakat, dan pada akhirnya upaya hulu dan ilir menjadi sejalan.

Tidak ada komentar: